Disdik.purwakartakab.go.id—Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Sebab, dalam prakteknya, IKM di Kabupaten Purwakarta bersamaan momentumya dengan penerapan “Tatanen di Bale Atikan” (TdBA) sebagai kurikulum lokal. Karena itu, agenda harmonisasi dipandang perlu.
Isu pendidikan strategis diatas menjadi pokok bahasan dalam rapat pemetaan mutu pendidikan, Kamis (30/06), di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Purwakarta, H. Purwanto berikut jajaran, perwakilan kepala sekolah, guru, dan tokoh pendidikan lainnya, pada pertemuan ini diulas hal-hal penting terkait harmonisasi IKM dan praktek TdBA di Kabupaten Purwakarta.
Dalam paparannya, Kadisdik Purwanto menuturkan bahwa praktek TdBA yang senada dengan IKM adalah satu berkah yang patut disyukuri. Artinya bahwa dalam pelaksanaannya, keduanya bisa berjalan beriringan tanpa ke-khawatir-an terjadi kontradiksi.
“Kebijakan IKM yang ditetapkan Kemendikbud adalah berkah bagi Pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Sebab, dalam pelaksanaannya, tidak ada kekhawatiran kontradiksi. Keduanya berkait-kelindan. Misal, identitas guru penggerak yang ada di konsep IKM pada prinsipnya ter-realisasi melalui aksi Tim Pengembang SD & SMP pada realisasi kebijakan TdBA yang sedang berjalan,” katanya.
Langkah penting yang selanjutnya perlu ditempuh, sambung dia, adalah proses harmonisasi kebijakan sehingga terjadi koherensi antara kebijakan IKM dengan kurikulum lokal TdBA di Kabupaten Purwakarta.
“Hal yang harus dilaksanakan segera adalah harmonisasi antara Kebijakan Pusat dengan Kebijakan Lokal Purwakarta untuk mengatasi problem adanya kesenjangan pemahaman di kalangan Instruktur dan Guru Penggerak mengenai TdBA terhadap Kurikulum Merdeka. Perlu di-ingat, TdBA bukan struktur terpisah dari kurikulum, oleh karena itu Dinas Pendidikan harus memberikan pemahaman yang merata kepada setiap guru di Kabupaten Purwakarta,” tegasnya.
Secara teknis, insersi IKM dan TdBA dapat dilakukan secara bersamaan melalui pendekatan In-House Training (IHT). Selebihnya adalah adaptasi teknis yang perlu jadi perhatian bersama.
“Jadi, begini, sekolah yang sudah melaksanakan IHT TdBA yang terintegrasi dengan IKM tidak perlu lagi melaksanakan IHT IKM dalam pengintegrasian untuk memenuhi output dokumen 1. Apabila sekolah belum melaksanakan IHT TdBA bisa menyelenggarakan IHT TdBA dan IHT IKM berbarengan (sejalan) untuk pemenuhan dokumen 1. Untuk sekolah-sekolah swasta perlu diperkuat dan dipertegas dengan surat edaran dari Kepala Dinas. Intinya, Jangan terjadi adanya dualisme antara tim penyusun kurikulum TdBA dan IHT, keduanya harus selaras beriringan,” begitu jelasnya. (NC/Wid)
Oleh : Nurdin Cahyadi 
Oleh : Nurdin Cahyadi 
Oleh : Nurdin Cahyadi 
