Tatanen di Bale Atikan ; Investasi Pembangunan Berkelanjutan?

Ditulis oleh : Widdy Apriandi 

(Redaktur Website Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan Analis Kebijakan di Lingkar Studi Pembangunan Purwakarta) 

Dalam suatu kesempatan, Prof. Akhmad Fauzi (guru besar IPB) menuturkan bahwa ada faktor yang seringkali hilang dalam kaitannya dengan operasionalisasi pembangunan. Bahwa pembangunan lebih condong kepada sisi materalistik berupa pendapatan nasional (national income) saja. Ditunjukkan dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) yang selalu dibangga-banggakan sebagai sebuah pencapaian. 

Ia menohok, bagaimana dengan dampak lingkungan yang timbul dari praktek-praktek pembangunan ; apa sudah dihitung presisi? Sebagai contoh, apakah penambangan emas oleh Freeport di Papua sana sebanding dengan kerugian (loss) lingkungannya? Atau, apa kabar tragedi “lumpur Lapindo” di Sidoarjo sana? 

Atas dasar itu, ia menilai bahwa indikator PDB sama sekali tidak cukup sebagai representasi capaian pembangunan. Terlebih, di negara-negara lain di dunia katanya, indikator ini sudah digantikan dengan indikator lain yang jauh lebih mendasar. Sebagai contoh, beberapa negara sudah menggunakan Indeks Kebahagiaan Nasional (Gross National Happiness). Diantaranya adalah Bhutan dan Nepal, negara asia yang secara pendapatan padahal bisa dikata rendah (low) atau miskin. 

BAHAGIA ITU PENTING, MODAL UTAMANYA LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Berduit (baca : kaya/mapan) itu memang perlu. Tapi, dari pengalaman Bhutan dan Nepal, kita belajar bahwa ada yang lebih penting, yaitu kebahagiaan (happiness). Sia-sia juga rasanya punya pendapatan tinggi, tapi tidak bahagia. Pada akhirnya, keberlimpahan kapital justru merusak manusia dan kemanusiaan itu sendiri. 

Asumsi diatas bukan tanpa dasar. Sejumlah hasil riset mengungkap gejala yang lebih kurang sama. Yaitu, bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara justru diikuti dengan peningkatan ketimpangan ekonomi. Artinya, berkah (gift) pembangunan hanya dinikmati segelintir orang saja. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Sementara, dampak lingkungan akibat pembangunan ditanggung semua orang, entah si kaya maupun si miskin. 

Tak pelak, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak jadi jaminan kebahagiaan. S kaya belum tentu bahagia. Apalagi, si miskin. 

Nah, masalahnya, pada kasus Indonesia, ‘PDB-isme’ ini merasuk hingga daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Dalam hal ini, daerah diberikan kewenangan untuk membangun daerahnya sendiri dan ukurannya adalah itu tadi ; PDB, tok!

TATANEN DI BALE ATIKAN ; INVESTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN? 

Tatanen di Bale Atikan, kebijakan pendidikan karakter berbasis ekologi yang di-inisiasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dengan demikian sesungguhnya punya peran strategis. Syukur-syukur bisa menjadi modal dasar (initial investmen) pembentukan karakter pribadi Purwakarta yang sadar lingkungan--dan selanjutnya memahami sempurna bahwa pembangunan bukan sebatas perkara fulus saja. 

Bahwa kapan praktek kebijakan ini akan sampai pada masa ‘panen’-nya (apalagi diharapkan bisa segera/instant ; Pen), hemat saya bukan satu hal penting. Sebab, yang paling utama adalah tekad (will) mempersiapkan anak bangsa yang mau berjuang untuk lingkungannya. 

Siapa tahu, kelak, ada siswa SD-SMP Purwakarta yang terdidik praktek tatanen di bale atikan menjadi pengambil kebijakan (policy taker).  Mungkin jadi Bupati, Wakil Bupati. Atau, tidak menutup kemungkinan juga menjadi Presiden/Wakil Presiden. Siapa tahu?!

Merekalah nanti yang akan bicara banyak soal pembangunan berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Karena mereka sudah biasa dan terbiasa. Sehingga, menjadi kesadaran personal yang di-refleksikan dalam karakter. 

Maka, pada perspektif tertentu, kebijakan tatanen di bale atikan tidak bukan adalah investasi. Dan ingat, yang namanya investasi tidak harus menghasilkan se-segera mungkin. Perlu waktu dan kesabaran revolusioner.