Kunjungan KPK ke SDN Ciwangi : Apresiasi Pembelajaran Anti Korupsi

disdik.purwakartakab.go.id— Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan supervisi sekaligus koordinasi implemnetasi Pendidikan Antikorupsi ke Dinas Pendidikan dan Sekolah sample yaitu SDN 1 Ciwangi Kecamatan Bungursari (18/03). 

Kegiatan tersebut berdasarkan surat dari KPK nomor UND/237/DKM.00.01/80-82/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang permohonan koordinasi implementasi pendidikan antikorupsi. Supervisi dan koordinasi ini mengingat Kabupaten Purwakarta telah memiliki Peraturan Bupati nomor 110 tahun 2019 tentang implementasi zona pendidikan antikorupsi di sekolah jenkang SD dan SMP serta telah menerapkan pendidikan antikorupsi berbasis tujuh poe atikan purwakarta istimewa sehingga KPK ingin melihat langsung best practise yang dilakukan baik sedara subtansi/materi, metode dan hal-hal positif lain.

Dalam kesempatan pemaparan, Kadisdik Purwanto menyampaikan kondisi aktual penerapan pendidikan anti-korupsi di Kabupaten Purwakarta. Dia merunut, pada prinsipnya segala sesuatu terkait penerapan pendidikan telah dilakukan secara relatif komprehensif.

“Secara regulasi, pendidikan anti-korupsi di Purwakarta telah didukung dengan payung hukum lokal untuk menjamin kelancaran proses pendidikan  anti-korupsi. Hal tersebut menjadi dasar untuk langkah-langkah implementasi program,” katanya.

Dia melanjutkan, hingga saat ini sekolah-sekolah yang ada dibawah binaan Disdik Purwakarta sedikit banyak telah menjalankan pendidikan anti-korupsi. Hal tersebut, sambungnya, tidak lepas dari proses panjang yang telah digerakkan sejak tahun 2019 lalu.

“Prosesnya panjang, dari mulai perencanaan, kajian model pembelajaran hingga Diklat dalam bentuk Training Of Trainer (pelatihan untuk pelatih : red). Pada pelatih itulah yang menginsersi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolahnya masing-masing,” ujarnya.

MISI PEMBERANTASAN KORUPSI LEWAT PENDIDIKAN

Di tempat yang sama, Kepala Satuan Tugas Insersi Pendidikan Anti Korupsi KPK, Agung Kusnandar mengapresiasi penerapan pendidikan dan pelatihan anti-korupsi di Kabupaten Purwakarta. Menurutnya, pencapaian sementara yang ada di Kabupaten Purwakarta ini adalah sesuatu yang positif dan dapat dijadikan percontohan untuk Kabupaten/Kota lain yang ada di Indonesia.

“Masih banyak yang bertanya kepada kami bagaimana caranya penerapan pendidikan anti-korupsi di sekolah. Kabupaten Purwakarta dengan segala pencapaiannya saat ini dapat dijadikan rujukan bagi Kabupaten/Kota lain,” cetusnya.

Agung tak luput  menyinggung soal pentingnya peran pendidikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia menuturkan, agar angka korupsi dapat ditekan secara signifikan, dibutuhkan langkah besar dan berkepanjangan. Diantaranya adalah pendidikan. 

“Seseorang dididik sejak dini untuk tanggap terhadap perkara korupsi. Dengan begitu, di masa depan ia akan menjadi generasi baik yang menolak perilaku korupsi,” katanya.

Strategi ini, sambung dia, disadari membutuhkan waktu yang lama. Meski begitu, cara inilah yang sesungguhnya paling efektif.

“Jangan pesimis. Tidak ada yang sia-sia dari pendidikan. Terbukti, langkah penindakan tidak serta membuat seseorang jera. Korupsi masih saja banyak terjadi. Kita butuh langkah besar, yaitu pendidikan. Meski perlu jangka waktu lama, strategi ini yang paling efektif. Kita cetak generasi baik yang menolak korupsi sejak dini,” ungkapnya.

Diketahui, penerapan pendidikan anti-korupsi sudah mulai diterapkan di Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2018. Sebagai pilot project, terpilih SDN Ciwangi untuk jenjang SD dan SMPN 5 Purwakarta untuk jenjang SMP. (Wid)