Kemendikbudristek : PTM Mesti Utamakan Keselamatan Guru dan Siswa

disdik.purwakartakab.go.id - Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kurniawan mengatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) harus mengutamakan keselamatan guru dan siswa.
 
"Kemendikbudristek mendukung penerapan PTM 100 persen dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan capaian pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PTM terbatas, dari total 55 juta peserta didik usia 6 tahun ke atas sebanyak 88 persen (48,32 juta) sudah menerima vaksinasi dosis satu dan 71 persen (39,06 juta) sudah lengkap menerima dosis dua," jelasnya seperti dilansir Antara, kemarin.

Selain itu, Kemendikbudristek telah mencabut Surat Edaran terkait diskresi PTM. Diskresi itu tertuang dalam Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 22 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.
 
“Kami sangat berharap pendidik dan tenaga pendidikan harus sehat, salah satunya mereka telah divaksin. Keselamatan dan kesehatan harus bisa dijalankan dengan baik,” ungkapnya.

Pra-syarat Pelaksanaan PTM

Ketentuan pelaksanaan PTM 100 persen mengacu SKB 4 Menteri diantaranya, capaian vaksinasi dosis dua bagi pendidik dan tenaga kependidikan lebih dari 80 persen. Capaian vaksinasi lansia dosis 2 di atas 50 persen dan vaksinasi peserta didik terus berlangsung. Jumlah peserta didik 100 persen dari kapasitas. Terakhir, lama belajar paling banyak enam jam pelajaran tiap harinya.
 
“Kolaborasi guru dan orang tua murid harus sangat baik, jangan sampai saat di sekolah tidak menjalankan protokol kesehatan terutama saat menggunakan masker. Dengan memberikan pemahaman protokol kesehatan dengan baik, semua akan terjaga,” katanya.
 
Lebih lanjut, penerapan PTM 100 persen merupakan solusi untuk memulihkan pendidikan Indonesia akibat hilangnya pembelajaran atau learning loss yang terjadi selama pandemi COVID-19. Penyelenggaraan pembelajaran secara daring telah menciptakan penurunan capaian belajar karena terjadinya kesenjangan akses dan kualitas.
 
"Learning loss telah terjadi dan dalam rangka pemulihan belajar, Menteri Nadiem juga menerapkan Kurikulum Merdeka,” terang dia lagi. (NC/Wid/Antara)