TEGASKAN IDEOLOGI PANCASILA, DISDIK DAN BKPSDM GELAR DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN

DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID – Dinas Pendidikan (Disdik) Purwakarta dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta menggelar dialog wawasan kebangsaan untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di aula Bale Guru Linuhung – Kompleks Dinas Pendidikan Purwakarta, Rabu (21/11).  

Dari pantauan langsung di lokasi, di kesempatan itu Disdik dan BKPSDM mengundang Budayawan Sunda sekaligus tokoh inspiratif Purwakarta, Dedi Mulyadi sebagai salahsatu narasumber. 

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Purwakarta, H. Purwanto dan Kepala BKPSDM, H. Ruslan Subanda dalam paparannya sama-sama menyinggung soal isu ASN yang anti-pancasila. Di Kabupaten Purwakarta, singgung mereka, tidak terdapat ASN yang anti terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

"Secara struktural kita jamin tidak ada. Adapun terkait keberadaan paham-paham anti Pancasila yang berkembang di masyarakat yang mungkin saya menyerap ka kalangan PNS akan kita minimalisir dengan melakukuan pembinaan dan penguatan wawasan kebangsaan. Akan kita lakukan secara rutin," ujar Ruslan yang akrab disapa “Ama”.

Sementara, Dedi Mulyadi yang diketahui merupakan mantan Bupati Purwakarta dua periode dalam paparannya menjabarkan Pancasila secara struktural dan kultural bagi seorang ASN. Dia menjelaskan, secara struktural, jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) terindikasi anti Pancasila, artinya dia tidak lagi menjadi penjaga negara, tidak lagi menjadi aparatur sipil. 

“Karena dari awal mereka sudah disumpah untuk setia kepada Pancasila. Hal ini harus menjadi perhatian bersama. Sementara, secara kultural, penolakan terhadap Pancasila terindikasi dari perilaku PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bekerja dengan baik, tidak melayani masyarakat dengan baik. Kemudian, menuntut gaji besar tapi pengabdiannya rendah.  Jika seperti itu, harus diberhentikan agar negeri ini berjalan efesien," ujarnya.

Kedua hal tersebut, sambungnya, harus ditindaklanjuti oleh seluruh kelembagaan negara di Indonesia. 

"Tindaklanjutnya bisa dengan membentuk tim. Misalnya tim tersebut melakukan analisis kinerja dan analisis ideologi dengan melibatkan TNI, Polri, jajaran akademis dan ahli-ahli dibidangnya untuk melakukan screening kembali," pungkasnya. (NC/Red)