Pastikan Transparansi PPDB, Disdik Buka Posko Pengaduan

Disdik.purwakartakab.go.id -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta membuka posko pelayanan pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. 

Keterangan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, H. Purwanto. Dia menegaskan, masyarakat dipersilahkan datang ke kantor Dinas Pendidikan Purwakarta untuk mengetahui segala sesuatu terkait PPDB 2019. 

"Kita juga buka posko pengaduan. Kalau ada masyarakat yang komplain silahkan datang ke kantor. Segala sesuatu terkait PPDB akan kami jelaskan sebagai upaya transparansi," ujarnya, Kamis (27/6), di ruangan kerjanya. 

Lebih lanjut, posko pengaduan dibuka hampir setiap hari untuk melayani masyarakat. Jenis pengaduan yang seringkali dikeluhkan masyarakat, lanjut dia, didominasi pertanyaan dan komplain bahwa anaknya tidak diterima di sekolah yang mereka daftarkan.

"Banyak komplain rata-rata informasi kenapa anak mereka tidak diterima terutama untuk sekolah yang banyak peminatnya," katanya.

Menurutnya, ada sejumlah sekolah yang banyak peminatnya, khususnya Sekolah Menengah. Diantaranya, SMP 1, SMP 3 dan SMP 5. Untuk antisipasi, pihaknya menyiapkan SMP 10 yang masih kosong dan masih menerima siswa baru.

"Kami juga terus memonitoring jalannya pendaftaran, sehingga ada alternatif dan siswa bisa tertampung. Terlebih ada 17 ribu pelajar sedangkan daya tampung SMP Negeri mencapai 16.500," tandasnya. 

Siswa yang tidak terserap Sekolah Negeri 500, timpal dia lagi, akan diproyeksikan ke pilihan alternatif seperti MTS negeri, MTS swasta, SMP swasta ataupun pondok pesantren. Dengan begitu, diharapkan seluruh pelajar SD ini bisa melanjutkan pendidikanya ke jenjang yang lebih tinggi.

"Alternatif dan solusi terus kita kaji,mulai arahkan pada SMP 10 yang masih kosong adapun lainnya kita arahkan MTS Negeri,ataupun MTS/SMP swasta dan saya rasa daya tampungnya lebih dari cukup," ujarnya.

Kadisdik Purwanto berharap program dan kebijakan PPDB yang diterapkan Disdik dapat berbuah hasil positif. Sekurang-kurangnya, publik bisa mendapatkan informasi PPDB yang transparan. Sehingga, potensi kecurangan pendaftaran bisa diminimalisir.

"Saya mendapat banyak respon dari Kepala Sekolah terkait program dan kebijakan PPDB. Mereka bilang sekarang Alhamdulillah bisa tidur nyenyak, karena tidak ada yang berani nitip. Karena kita mengedepankan transparansi," tuturnya. (NC/Red)