KADISDIK PURWANTO : SEKOLAH NEGERI HARUS MENJADI RUJUKAN

Disdik.purwakartakab.go.id –  Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD & Dikmas) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta bekerjasama dengan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN - PAUD) dan Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi akreditasi satuan lembaga PAUD dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), di Aula Rapat Pimpinan (Rapim) Bale Guru Linuhung - Kompleks Dinas Pendidikan Purwakarta, Kamis (06/12).

Dari amatan langsung di lokasi, kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri perwakilan dari rumpun Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) Lembaga Keterampilan Pelatihan (LKP) di Kabupaten Purwakarta. 

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Purwakarta, H. Purwanto hadir langsung pada kegiatan itu sekaligus membuka acara.

Dalam sambutannya, Kadisdik Purwanto mengatakan bahwa eksistensi satuan Pendidikan Non Formal PAUD, LKP, dan PKBM sangat membantu pemerintah.

"Mereka kebanyakan dikelola oleh masyarakat. Pemerintah harus mendorong lembaga tersebut, karena masyarakat sudah membuktikan kemandiriannya dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini," Katanya

Lebih lanjut, dia pun menyinggung soal tantangan Pendidikan di masa sekarang dan mendatang. Menurutnya, pendidikan saat ini sudah masuk ke era 4.0. Prinsipnya adalah pendidikan bisa berjalan dimana saja, kapan pun dimana pun. 

"Tantangan pendidikan kita saat ini adalah perubahan yang jelas tidak sama seperti jaman dulu. Dunia semakin berubah, kita harus merubah dengan cara berpikir kita, apa yang kita kelola harus mampu berinovasi, cara pandang terhadap profesi kita harus berubah untuk keberlangsungan satuan Pendidikan," ungkapnya.

Sosialisasi dan lokakarya penjaminan mutu dari BAN PAUD PNF Provinsi Jawa Barat, imbuh dia, adalah upaya untuk mengukur layak atau tidaknya satuan pendidikan yang ada baik swasta atau negeri. 

"Sekolah negeri dalam hal ini harus menjadi rujukan," tegasnya.

Di tempat yang sama, anggota BAN PNF, Hj. Reni Kusnaeni menyampaikan materi terkait kebijakan dan mekanisme sosialisasi dan lokakarya pelaksanaan akreditasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. 

"Tujuan dari sosialisasi dan Lokakarya akreditasi ini adalah pertama, mensosialisasikan kebijakan BAN Prov PNF yang terbaru tahun 2018. Kedua, mensosialisasikan mekanisme tentang bagaimana akreditasi itu dilaksanakan. Ke-tiga, mensosialisasikan sistem penilaian akreditasi terbaru online yaitu (sispena). Kemudian, ke-empat, kami punya misi untuk memenuhi target kuota tahun 2019, sehingga kami berharap dengan adanya kegiatan ini lembaga-lembaga yang hadir hari ini bisa langsung tertarik untuk mengajukan akreditasinya," urainya.

Terkait tahapan pengajuan akreditasi, Reni menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui masing-masing satuan pendidikan.

"Satuan pendidikan mengajukan melalui SISPENA. Pertama, mereka mengajukan dulu evaluasi satuannya itu di ajukan melalui sistem online sistem SISPENA. Kemudian, nanti oleh BAN PNF Provinsi Jabar diolah pertama penilaian klasifikasi permohonannya, lalu masuk ke tahap berikutnya layak atau tidaknya untuk di visitasi. Setelah divisitasi hasil dari visitasi itu akan diolah lagi dan divalidasi. Barulah keluar nilai setelah divalidasi dan diverifikasi," jelasnya. (NC/Red).